Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Jawa Barat adalah organisasi profesi sebagai wadah perjuangan dalam meningkatkan kemampuan profesi dan kesejahteraan penilik di wilayah Jawa Barat yang terdiri 26 Kota Kabupaten dan terbagi 5 wilayah kerja. email : ipijabar4@gmail.com dan ipijabar2011@yahoo.com
Selamat Datang di Situs Media IPI Jawa Barat, dengan VISI “TERCIPTANYA KERJASAMA UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONAL PENILIK, MUTU PENDIDIKAN NON FORMAL IN FORMAL DAN TERWUJUDNYA INSAN PENILIK YANG SEJAHTERA”

Jumat, 11 April 2014

Dirjen : Penilik harus berani Nyemprit

SURABAYA, Direktur Jenderal PAUDNI menegaskan penilik harus berani bersuara untuk mengontrol kinerja lembaga-lembaga PAUDNI. Sehingga program PAUDNI di wilayah kerja mereka dapat terjamin dan terkendali.

“Penilik harus punya gigi, berani nyemprit kalau kerja lembaga PAUDNI di wilayahnya tidak baik,” ujar Dirjen PAUDNI Lydia Freyani Hawadi saat menyampaikan arahan dalam Sosialisasi Regulasi Jabatan Fungsional Penilik dan Pamong Belajar PTK Dikmas Tahun 2014, di Surabaya, Jumat (11/4).

Lydia mengingatkan, penilik memiliki peran penting sebagai pengendali mutu program PAUDNI. Dia juga meminta penilik mulai melakukan pemetaan jumlah lembaga di wilayah kerja masing-masing, agar penyebarannya merata.

“Jumlah PKBM di tiap kecamatan itu cukup satu, PAUD juga cukup satu di tiap desa. Awasi itu, jangan sampai kelebihan PKBM di satu kecamatan. Kalau lebih, itu yang membuat banyak PKBM hidupnya musiman, buat cari bansos saja,” urai Guru Besar Psikologi UI ini.

Terkait belum idealnya jumlah penilik di Indonesia dengan kebutuhan riil, Lydia berharap kesediaan pemerintah kabupaten/kota menambah jumlah penilik. Dalam catatannya, jumlah penilik di seluruh Indonesia baru hanya sekitar 7.400 orang, dari kebutuhan yang mencapai 21 ribu orang.

“Bayangkan, penilik yang ada baru sepertiga dari kebutuhan ideal. Lalu, bagaimana dengan mutu PAUDNI?  Standar belum tersusun, mutu belum terjaga.  Ya, memang bisa jalan tapi tentu belum optimal,” jelas Lydia.
Hal serupa juga dialami pamong belajar. Dia mengungkapkan, jumlah pamong belajar di Indonesia baru 2.537 orang. Padahal, kebutuhannya mencapai 12.425 orang.  Di seluruh BP PAUDNI, lanjut dia, jumlah pamong belajar hanya 156 dari kebutuhan ideal 420 orang.

Oleh karena itu, dia meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di masing-masing kabupaten/kota untuk ikut berperan dengan memberi masukan kepada Ditjen PAUDNI. Khususnya terkait alur pengadaan formasi penilik.
Di akhir arahannya, Lydia mendorong penilik dan PB rajin ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program PAUDNI. “Kalau pamong, saya sudah lihat hasil kerjanya. Beberapa bulan lagi saya akan lihat hasil kerja para penilik,” pungkasnya.

(M. Subchan Sholeh).

0 komentar:

Posting Komentar