Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu (15/1) lalu telah menandatangani
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang telah disetujui oleh Rapat
Paripurna DPR-RI pada 19 Desember 2013 lalu menjadi Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Menurut laman
Kementerian PAN-RB, Kamis (16/1), UU ini menggantikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-Undang
nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Ada beberapa substansi
yang diatur dalam UU No. 5/2014 ini, diantaranya ditegaskan bahwa Aparatur
Sipil Negara (ASN) adalah sebuah bentuk profesi. Dengan penetapan ASN sebagai
sebuah profesi, maka diperlukan adanya asas, nilai dasar, kode etik dan kode
perilaku, serta pengembangan kompetensi.
Dalam UU ini disebutkan, pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPKK). Selanjutnya, mengenai
Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.
Jabatan Administrasi terdiri atas: a. Jabatan Administrator,
yaitu jabatan yang diisi oleh pejabat yang bertanggung jawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan; b. Jabatan Pengawas, dimana pejabatnya bertanggung jawab
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana; dan
c. Jabatan Pelaksana, dimana pejabatnya bertanggung jawab melaksanakan kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Adapun Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional
keahlian, yang terdiri dari: a. Ahli Utama; b. Ahli Madya; c. Ahli Muda; dan d.
Ahli Pertama; dan jabatan fungsional ketrampilan, yang terdiri dari: a.
Penyelia; b. Mahir; c. Terampil; dan d. Pemula.
Sedangkan Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: a. Jabatan
Pimpinan Tinggi Utama; b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan c. Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.
Mengenai Jabatan ASN, Pasal 131 UU ASN menyebutkan, pada saat
Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan:
a. Jabatan eselon Ia Kepala Lembaga Pemerintah non kementerian
setara dengan jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
b. Jabatan eselon Ia dan Ib setara dengan jabatan Pimpinan
Tinggi Madya;
c. Jabatan eselon II setara dengan jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;
d. Jabatan eselon III setara dengan jabatan Administrator;
e. Jabatan eselon IV setara dengan jabatan Pengawas; dan
f. Jabatan eselon V dan Fungsional Umum setara dengan jabatan
Pelaksana.
(Ketentuan mengenai penyetaraan jabatan ini berlaku sampai
dengan berlakunya peraturan pelaksana mengenai Jabatan ASN dalam
Undang-Undang ini).
Kelembagaan
Dari sisi kelembagaan, UU ASN ini menegaskan, Presiden sebagai
pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dalam kebijakan, pembinaan
profesi dan manajemen ASN. Dalam penyelenggaraan kekuasaannya, Presiden dibantu
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PAN-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), BKN, dan lembaga baru yang
dibentuk yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Mengenai KASN, menurut UU ini merupakan lembaga mandiri yang
bebas dari intervensi politik yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi setiap
tahapan proses pengisian Jabatan Tinggi dan mengawasi serta mengevaluasi
penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
Khusus mengenai Batas Usia Pensiun (BUP), sesuai UU ASN ini,
batas usia pensiun bagi Pejabat Administrasi adalah 58 tahun, dan bagi Pejabat
Pimpinan Tinggi 60 tahun dan bagi Pejabat Fungsional sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi masing-masing Pejabat Fungsional.
Substansi pokok lainnya berisi mengenai Hak dan Kewajiban
Pegawai ASN, Manajemen Pegawai ASN, Pada Bab Organisasi diatur mengenai
pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps pegawai ASN RI, Sistem Informasi ASN,
dan Penyelesaian Sengketa. (Humas Kementerian PAN-RB/ES).
0 komentar:
Posting Komentar