JAKARTA – Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, Senin (25/7) melantik Hamid Muhammad menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, menggantikan Baedhowi. Sebelumnya, Hamid menjabat Plt (pelaksana tugas) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI).
Pejabat lain yang dilantik adalah Ainun Na'im sebagai Sekretaris Jenderal Kemdiknas menggantikan pejabat lama Dodi Nandika. Sebelumnya, Ainun menjabat Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada. Selain itu, mendiknas juga melantik Khairil Anwar Notodiputro sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas menggantikan pejabat lama Mansyur Ramli.
Dalam sambutannya, Mendiknas Mohammad Nuh menyampaikan pendidikan adalah sektor yang penting dan strategis yang secara eksplisit dituangkan secara politik termasuk politik anggaran dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan bukan sekedar tugas dan kewajiban pemerintah, tetapi menjadi tugas dan kewajiban negara.
“Pemerintah dapat berganti setiap lima tahun, tetapi negara dirancang untuk selamanya, demikian juga pendidikan. Hal ini, membawa konsekuensi dalam merancang dan memberikan layanan pendidikan. Tidak boleh terpengaruh pada dinamika politik kontemporer semata, tetapi harus tetap memperhatikan nilai-nilai substantif yang berorientasi dan berimplikasi pada masa depan," jelas mendiknas.
Mendiknas mengatakan, salah satu karakteristik sistem pendidikan adalah memerlukan waktu yang panjang. Untuk mengevaluasi keberhasilan pendidikan secara utuh dan penuh maka diperlukan evaluasi dan monitor secara terus menerus setidaknya selama 18 tahun dimulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai dengan pendidikan tinggi.
"Inilah yang mengharuskan kita untuk sangat berhati-hati dalam merancang sistem pendidikan. Apa yang kita rasakan sekarang bukan sekedar dipengaruhi oleh kondisi kekinian semata, tetapi tidak bisa dilepaskan dari kondisi 15 tahun yang lalu," kata Mendiknas, Mohammad Nuh.
Mendiknas secara khusus meminta kepada Direktur Jenderal Pendidikan Menengah yang baru dilantik untuk menyiapkan strategi meningkatkan angka partisipasi kasar (APK). Bersama unit utama lain, Mendiknas juga meminta agar mematangkan integrasi sistem evaluasi akhir dengan sistem penerimaan di pendidikan tinggi. "Masih terbuka kesempatan menggenjot agar APK di pendidikan menengah bisa di atas 80 persen dalam lima tahun ke depan," katanya.(mulia)
Sumber:
Warta PAUDNI
Warta PAUDNI
0 komentar:
Posting Komentar